Artikel

Kontributor: Nur Hidayati - The University of Queensland

Para pelajar generasi sekarang seringkali dijatuhi kesan negatif sebagai generasi yang tak paham sejarah atau generasi tanpa sejarah. Mereka disambut oleh dunia digital sejak dilahirkan. Informasi dari layar gawai datang cepat dan bertubi-tubi, digiring algoritma yang semakin sulit dikontrol, menghanyutkan mereka di dalamnya. Tapi bukan hanya media sosial, sistem dan kurikulum pendidikan, terutama terkait pelajaran sejarah, memiliki andil dalam mencerabut pengetahuan akan sejarah dari generasi masa kini. Idealnya, pelajaran sejarah menjadi komponen penting bagi setiap siswa sebagai warga negara tidak saja untuk memahami perjalanan bangsa, tetapi juga dalam membangun identitas diri, menumbuhkan sikap kritis dan humanis terhadap masa kini. Namun dalam praktiknya, pengajaran sejarah di sekolah masih jauh dari harapan tersebut.

Dari masa ke masa, pelajaran sejarah semakin kehilangan tempatnya dalam sistem pendidikan. Kurikulum 1947 dan 1952 adalah kurikulum awal pasca kemerdekaan Indonesia yang diliputi semangat kebangsaan awal. Keduanya memuat pelajaran sejarah perjuangan nasional sejak level dasar (kurikulum.kemdikbud.go.id). Kurikulum berganti sembilan kali sejak saat itu (1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, 2022) dan berubah pula struktur mata pelajaran dan distribusi jam pembelajaran pada masing-masingnya. Mata pelajaran sejarah diajarkan secara khusus sejak di bangku dasar pada kurikulum 1952 dan 1994, sementara di kurikulum 1947, 1964, 1968, dan 1975 baru mulai diberikan pada bangku SMP. Adapun pada kurikulum 1984 dan kurikulum dari 2004 sampai 2022, mata pelajaran sejarah hanya disisipkan atau diintegrasikan dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS (kemdikbud.go.id). Pelajaran ini baru secara khusus disampaikan di bangku SMA, dengan muatan materi yang sangat padat dan jam terbatas.

Demikian juga dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Pelajaran sejarah yang hanya diadakan di tingkat SMA dialokasikan dalam 84 jam di kelas X, 140 jam di kelas XI, lalu kembali 84 jam di kelas XII. Di tingkat SD dan SMP sejarah tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dan masih digabungkan dalam pelajaran IPS. Padahal, pemahaman sejarah idealnya ditanamkan sejak dini agar dapat berkembang secara bertahap. Dengan tiadanya pembelajaran sejarah sejak bangku sekolah dasar hingga menengah pertama, generasi muda tak hanya tak hanya kehilangan pengetahuan sejarah, tetapi juga rasa terhubung pada sejarah bangsa sendiri.

Namun, permasalahan bukan hanya pada kuantitas waktu. Problem lain yang tidak bisa diabaikan adalah tidak sinkronnya tujuan pembelajaran sejarah dengan praktik di lapangan. Sebut saja pendidikan sejarah dalam kurikulum 2013 yang secara eksplisit dimaksudkan menjadi mata pelajaran yang sarat keterampilan dan cara berpikir sejarah. Siswa seharusnya mampu mengaitkan peristiwa sejarah yang bersifat nasional dan lokal, serta terinspirasi dari nilai-nilai kebangsaan (sma.dikdasmen.go.id). Lebih detail dalam kurikulum merdeka, siswa dituntut mampu menghubungkan peristiwa lampau dengan saat ini agar dapat memproyeksikan masa depan, melatih kemampuan berpikir diakronis, sinkronis, kausalitas, kreatif, kritis, reflektif, dan kontekstual, juga terampil melakukan penelitian sejarah dengan tahapan yang terstruktur dengan output informasi sejarah digital dan non digital (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022). 

Realitasnya berbeda, alih-alih mengembangkan pemikiran reflektif, pelajaran sejarah lebih sering menjadi ajang menghafal tahun, tokoh, tanggal pertempuran dan tempat peristiwa, tanpa makna mendalam. Bukannya membentuk kesadaran dan memahami kompleksitas serta kontradiksi masa lalu, pengetahuan faktual yang diujikan segera dilupakan setelah penilaian di sekolah berakhir. Pendekatan yang terlalu kognitif dan mengabaikan pemahaman konteks yang melatarbelakangi setiap peristiwa, membuat pelajaran ini menjadi ilmu langit, tidak membumi, tak menyentuh kesadaran. Sejarah tidak disajikan sebagai proses dialektika yang dinamis, melainkan seperti ensiklopedia beku. Akhirnya pembelajaran sejarah tidak benar-benar membentuk daya kritis atau kepekaan terhadap ketidakadilan yang masih berlangsung hari ini. Padahal semestinya, sejarah adalah ruang di mana murid bisa belajar empati, mengenali ketidakadilan, dan membangun keberanian moral untuk menyikapi masa kini.

Karena tidak tersampaikan secara dua arah dan kurang melibatkan nalar kritis, narasi sejarah yang diajarkan di sekolah juga kerap menciptakan miskonsepsi yang berujung pada dehumanisasi tokoh sejarah. Misalnya, para pahlawan nasional selalu digambarkan sebagai orang-orang yang secara sadar "membela Indonesia", padahal saat itu konsep negara Indonesia belum terbentuk secara politis seperti sekarang. Faktanya, banyak tokoh-tokoh yang dikenalkan sebagai pahlawan, berjuang karena membela nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlawanan terhadap penindasan kolonial, bukan karena kesadaran nasionalisme yang seragam. Penyederhanaan ini menghilangkan kompleksitas dan kemanusiaan para tokoh sejarah. Cut Nya’ Dien mengangkat senjata karena marah atas pembunuhan suaminya, dan bentuk perlawanan atas penjajahan Aceh. Perang Jawa 1825-1830 melibatkan masyarakat Jawa secara masif sebagai bentuk penolakan Diponegoro atas intervensi Belanda pada tanah leluhurnya.

Problem krusial lainnya dalam pelajaran sejarah adalah penyampaian materi yang seolah berhenti di masa Orde Baru. Dalam tujuh halaman modul Sejarah Indonesia Kelas XII tahun 2020 (repositori. Kemdikbud.go.id) masa awal reformasi 1998 dinarasikan sebagai kebijakan Suharto untuk memperkuat kedudukan negara yang memicu krisis multidimensional (politik, ekonomi, hukum, sosial, kepercayaan), bukannya mencetak tebal aksi Reformasi 1998 yang menjadi tonggak perlawanan mahasiswa dan masyarakat atas 32 tahun penguasaan orde baru. Porsi materi ini hanya satu per sembilan dari kompetensi dasar lainnya di kurikulum 2013. Adapun dalam kurikulum merdeka, dua dari 31 topik bahasan terkait reformasi dalam durasi 84 jam pelajaran hanya ditujukan agar siswa mampu menjelaskan keterkaitan antara kebijakan politik ekonomi pemerintah pada awal reformasi (1998-2000) dan pada masa reformasi (2000-2009). Peristiwa penting seperti kerusuhan Mei 1998, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat untuk menggulingkan Soeharto, dan transisi menuju era demokrasi, belum menjadi agenda kurikulum sekolah. Peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap dinamika bangsa justru absen dari buku sejarah.

Sebagaimana istilah bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, kurikulum sejarah tidak saja membatasi ruang interpretasi, tetapi juga cenderung menghindari pembahasan soal pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tragedi 1965: pembantaian massal, penghilangan orang-orang yang dicap PKI tanpa proses hukum, kamp-kamp tahanan politik, hingga dampaknya bagi keluarga korban selama puluhan tahun, hanya disinggung sekilas atau malah tidak ada sama sekali. Tragedi Talangsari, penembakan misterius (Petrus), kekerasan negara di Timor Timur, Papua, dan Aceh, semua itu seakan tidak pernah terjadi dalam narasi resmi sejarah.

Bukan hanya peristiwa saja yang terabaikan, tetapi juga siapa yang dianggap sebagai bagian dari sejarah itu sendiri. Sudut pandang perempuan hampir tidak pernah muncul dalam buku-buku sejarah. Perempuan biasanya hanya disebut sebagai istri tokoh penting atau kadang-kadang sebagai yang ikut berjuang, itupun dengan cerita yang cenderung menampilkan peran mereka secara pasif dan domestik. Padahal, perempuan justru menjadi korban langsung dalam banyak peristiwa sejarah. Contohnya pada tragedi 1965, ribuan perempuan ditangkap, disiksa, dan dilecehkan secara seksual karena dituduh terlibat dengan Gerwani, namun mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk bersuara di ruang publik. Kisah-kisah mereka nyaris tak ditemukan dalam buku pelajaran sejarah, apalagi di sekolah-sekolah.

Hal serupa juga terjadi pada kelompok ras dan etnis tertentu. Tragedi Mei 1998 meninggalkan luka yang dalam bagi komunitas Tionghoa Indonesia mulai dari penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, hingga kekerasan sistemik. Namun pengalaman mereka hampir tidak pernah diabadikan dalam buku sejarah sekolah. Dalam narasi besar sejarah yang ditulis ulang, mereka tetap diposisikan sebagai “yang lain”, bukan sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang juga mengalami penderitaan dan layak mendapatkan pengakuan.

Ironisnya, sejumlah kajian lebih memotret problematika pelajaran sejarah melalui aspek kognitif siswa seperti asesmen hasil belajar sejarah atau rendahnya nilai ujian atau daya serap materi, dibanding melakukan kritik terhadap filosofi pendidikan sejarah itu sendiri: apakah pelajaran ini mampu menumbuhkan kemanusiaan? Apakah siswa jadi lebih empatik terhadap korban pelanggaran HAM? Apakah mereka bisa membedakan narasi propaganda dan fakta sejarah?

Di tengah minimnya pengajaran sejarah yang kritis di sekolah, ruang-ruang diskusi sejarah mulai diisi oleh pihak non-sejarawan. Konten kreator, influencer, bahkan tokoh politik menyampaikan narasi sejarah versi mereka sendiri. Buku sejarah populer atau fiksi sejarah terkadang menjadi pilihan bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran sejarah yang lebih ringan dicerna. Sayangnya, tidak semua penulis tentang sejarah memahami dan mematuhi metode penulisan sejarah. Meskipun fenomena ini tidak sepenuhnya buruk, tetapi ada risiko besar jika narasi sejarah dibentuk oleh mereka yang tidak menggunakan pendekatan ilmiah dan kritis. Karya sejarah, bahkan jika berbentuk fiksi, tetap saja harus menerapkan tahapan penulisan sejarah, meliputi pengumpulan sumber yang berasal dari masa terdekat dan relevan serta pengecekan keaslian dan kebenaran sumber, sebelum memberikan interpretasi dan menyajikan karya. (Gottschalk, 1950)

Belum selesai dengan itu semua, kini muncul tantangan baru lagi: penulisan ulang sejarah nasional. Pertanyaannya, apakah upaya ini bertujuan memperkaya perspektif, atau justru menyederhanakan narasi demi kepentingan tertentu? Jika agenda penulisan ulang sejarah tidak mencerminkan keberagaman suara dan sekadar dituliskan untuk menyaring kenyataan, maka buku sejarah benar-benar akan kehilangan ruhnya. Ia tak lagi menjadi alat untuk memahami masa lalu secara utuh, melainkan menjadi mekanisme pelupa massal. Kita diajarkan untuk hanya mengenang kemenangan, pahlawan, dan prestasi, bukan luka, kegagalan, dan pengkhianatan.

Apa yang kita butuhkan hari ini bukan hanya lebih banyak jam pelajaran sejarah, tetapi sejarah yang benar-benar berpihak pada kebenaran. Sejarah yang memberi tempat bagi mereka yang selama ini dibungkam, korban kekerasan, perempuan yang dilupakan, etnis yang disingkirkan, dan komunitas yang dianggap tak penting dalam narasi besar nasionalisme. Ini bukan lagi tentang mempertanyakan pelajaran sejarah dan memperbaiki isi kurikulumnya, tetapi bagaimana agar sejarah bisa ditulis secara inklusif oleh semua elemen masyarakat, kemudian menjadi ruang renungan bagi setiap warga negara, serta disampaikan secara terbuka terutama kepada pelajar sebagai generasi penerus, sebagai pelajaran dari masa lalu untuk mengantisipasi kesalahan dan merancang cita-cita masa depan. []

Referensi:

Adam, A. W. (2006). Pelurusan sejarah Indonesia. Ombak.

Farid, H. (2005). Indonesia’s original sin: Mass killings and capitalist transition, 1965–66. Inter-Asia Cultural Studies, 6(1), 3–16. https://doi.org/10.1080/1464937042000301123

Kemendikbudristek. (2022). Capaian pembelajaran SMA/MA Kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188

McGregor, K. (2007). History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia’s past. NUS Press.

Noor, F. A. (2021). Rethinking the nation: Historical writing in contemporary Indonesia. ISEAS Publishing.

Purdey, J. (2006). Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996–1999. University of Hawaii Press.

Ricoeur, P. (2004). Memory, history, forgetting (K. Blamey & D. Pellauer, Trans.). University of Chicago Press.

Kontributor: Vanessa A. Nathania - The University of Western Australia

Pernah dengar tentang BuyNothing? Kemungkinan belum. 

Tapi pernah nggak dengar temenmu yang lagi studi juga di Australia berkeluh-kesah tentang mahalnya barang x, y, z disini? Tentang kantong pelajar yang rindu rumah itu?

Kemungkinan pernah. Pernah mengalami sendiri, maksudnya :’)
Kalau begitu, waktunya kita berkenalan dengan BuyNothing!

Project BuyNothing adalah jaringan global ekonomi hadiah berbasis komunitas lokal yang anggotanya saling berbagi barang dan jasa. Kalian bisa menemukan meja kayu besar, baju bayi, sayuran dari kebun belakang, jasa bantu pindahan - you name it! Semua itu dilakukan tanpa jual-beli ataupun barter - itulah prinsip utamanya.

Proyek ini dimulai pada tahun 2013 di Washington, AS, dan kini sudah mendunia bahkan hingga ke Indonesia, walaupun masih sangat jarang. Di Australia sendiri, BuyNothing bisa ditemukan di hampir semua wilayah:

NSW: BuyNothing Innerwest, Northern Beaches, Newcastle, Blue Mountains

VIC: BuyNothing Brunswick, Stonnington, Geelong, Bendigo

QLD: BuyNothing Brisbane South, Gold Coast, Sunshine Coast, Cairn
WA: BuyNothing Freemantle, Joondalup, Busselton

SA: BuyNothing Adelaide Hills, Port Adelaide

TAS: BuyNothing Hobart, Launceston
ACT: BuyNothing Canberra
NT: BuyNothing Darwin

Untuk mengakses grup terdekat, caranya adalah ikut grup wilayah terdekatmu di Facebook. Bernilai komunitas kuat, setiap grup perlu memastikan bahwa kalian memang tinggal di daerah tersebut sebelum berpartisipasi dalam proyek saling berbagi dan menerima ini. 

BuyNothing Project berstatus sebagai "Benefit Corporation" yang secara legal dan wajib menjalankan misi untuk kepentingan publik. Melalui forum dan jaringan relawan lokal, mereka bergerak bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan barang, melainkan juga mengurangi perilaku konsumtif dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan transaksi komersial. Kegiatan operasional BuyNothing Project didukung Angels for Angels, organisasi nirlaba di bawah klasifikasi pajak 501(c)(3) yang bergerak di bidang agama, amal, pendidikan, sains, sastra - seperti yayasan dan LSM berbadan hukum di Indonesia. 

Kontributor: Aisha Adelia - The University of Melbourne

Merefleksikan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Melbourne

Meskipun jauh dari negara tercinta, pelajar, diaspora, dan orang Indonesia pada umumnya merayakan Hari Kemerdekaan secara meriah di Melbourne. Sejumlah acara diadakan sebelum tanggal 17 Agustus, seperti pertandingan olahraga dan konser musikal yang diikuti oleh pelajar dan diaspora Indonesia. Di hari H, terdapat dua upacara bendera: pertama di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne pada pagi hari dan kedua di Federation Square, tempat acara yang cukup populer di pusat kota, pada siang hari. Kebetulan saya mengikuti upacara bendera di KJRI Melbourne, yang merupakan pengalaman pertama saya merayakan Hari Kemerdekaan di luar negeri.

Di KJRI Melbourne, lebih dari 1.000 orang berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara. Itu terasa seperti upacara bendera yang biasa saya ikuti, di mana atmosfernya terasa seperti kami sedang berada di Indonesia. Perbedaannya hanyalah saya merasa kedinginan karena saat ini sedang musim dingin, padahal di Jakarta saya selalu kepanasan dan berkeringat saat mengikuti upacara bendera. Tentu, saya merasa terharu dan sedikit menitikkan air mata ketika lagu “Indonesia Pusaka”, salah satu lagu Indonesia favorit saya, didengungkan. Orang-orang juga ikut bernyanyi bersama.

KJRI Melbourne juga memberikan Konjen Awards 2025 kepada orang-orang dan organisasi yang berpengaruh dan berkontribusi dalam menguatkan hubungan antara Indonesia dan Australia, khususnya di negara bagian Victoria dan Tasmania. Inilah nama-nama mereka:

●  Bapak John Cheong Holdaway (Gamelan Dananda)

●  ⁠Dr. Taufiq Tanasaldy (University of Tasmania)

●  ⁠Ibu Cas Charles (Ogoh-ogoh Project Tasmania)

●  ⁠Ibu Uppi Turnbull (Tokoh Tralalgon)

●  ⁠Ibu Gerdine Maengkom (Purna Tugas KJRI Melbourne)

●  ⁠Indonesian Culinary Association of Victoria (ICAV)

Sejujurnya, saya merasa sangat bersyukur dan bangga ketika melihat diaspora Indonesia memiliki semangat yang luar biasa untuk merayakan Hari Kemerdekaan meskipun sudah jauh dari rumah dalam jangka waktu yang lama. Mereka masih memiliki ‘percikan’, kebanggaan, dan rasa memiliki kepada Indonesia.

Setelah upacara, akhirnya kami mendapatkan ‘kotak konsumsi’ berisi makanan ringan yang kami tunggu-tunggu. Isinya arem-arem, risoles, macaroni schotel, dan lapis surabaya, yang mengobati kerinduan kami terhadap rumah. Rasanya enak, tetapi sudah dingin, sehingga beberapa orang memanaskannya di pemanas portabel yang dipasang di lapangan.

Ketika kami makan, ada paduan suara dan grup musik yang memainkan beberapa lagu. Uniknya, grup musik tersebut terdiri atas beberapa remaja Australia yang pandai memainkan lagu Indonesia. Belakangan, saya baru mengetahui bahwa mereka tidak memiliki darah Indonesia sama sekali dan tertarik dengan budaya Indonesia ketika belajar bahasa Indonesia di sekolah.

Pada upacara di Federation Square, bendera Indonesia dinaikkan bersamaan dengan bendera Australia. Upacara itu ditonton oleh banyak orang Indonesia maupun Australia, lalu ada juga pertunjukan reog. Pada akhirnya, itu adalah pengalaman pertama saya merayakan Hari Kemerdekaan di luar negeri, tetapi itu juga salah satu pengalaman yang terbaik.

Kontributor : Vidya Pinandhita, Monash University

Dalam beberapa bulan terakhir, Australia dihebohkan dengan kabar larangan penggunaan media sosial untuk remaja dan anak-anak berusia 16 tahun ke bawah. Terlepas dari riuhnya pro-kontra masyarakat di dunia maya, kebijakan baru ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial, yang kerap kali erat kaitannya dengan gangguan perilaku dan peningkatan stress. 

Mengacu pada laman resmi the Australian Government’s eSafety Commissioner, kebijakan ini melarang anak-anak berusia 16 tahun ke bawah untuk membuat dan menggunakan akun media sosial pribadi. Pasalnya, linimasa media sosial kerap dibanjiri konten-konten ‘berbahaya’, yang dianggap bisa memicu masalah baru pada psikis anak-anak. Seiring itu, pemerintah menyoroti dampak notifikasi media sosial yang disebut-sebut dapat mengganggu kualitas tidur dan daya fokus anak. 

Sebuah survei yang dilakukan kepada sekitar 4.000 orang menemukan, 9 dari 10 orang sepakat bahwa pembatasan media sosial diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Terlebih, setengah dari orang muda berusia 8-17 tahun mengaku pernah terpapar konten berbahaya di laman media sosialnya. 

Namun begitu, kebijakan baru ini menuai marak pro-kontra di masyarakat lantaran mereka tak yakin perihal efektifitas kebijakan. Menurut mereka, alih-alih menghilangkan akses anak-anak terhadap teknologi, sebaiknya anak-anak dibekali dengan kemampuan untuk menyaring tontonan di media sosial. 

“Pemerintah (Australia) tahu, pembatasan media sosial tidak akan menjadi solusi paling akhir untuk mengatasi dampak konten berbahaya pada anak-anak di ranah online, tetapi (kebijakan ini) akan sangat berdampak,” jelas Menteri Komunikasi, Anika Wells, dalam laman resminya. 

Indonesia Apa Kabar? 

Indonesia mengalami kepusingan yang sama dengan Australia. Pasalnya, banyak pihak masih ‘tebak-tebakan’ perihal metode paling ampuh untuk melindungi anak-anak dari paparan media sosial. Seiring derasnya arus konten berbahaya, pemerintah terus menggodok kebijakan paling ideal terkait batas minimum umur pengguna media sosial. 

Melihat kondisi saat ini, setiap platform media sosial memiliki aturan batas minimum usia yang berbeda, tergantung tingkat risiko paparan konten berbahaya. Misalnya, media sosial yang kerap mempertontonkan konten edukasi boleh diakses oleh anak berusia minimal 13 tahun. Sementara media sosial yang lebih tinggi risiko perundungan (cyberbullying) dan pornografi hanya boleh diakses oleh pengguna berusia minimal 16 tahun. 

“Beberapa negara sudah menerapkan regulasi semacam ini (pembatasan usia dipukul rata untuk semua platform), yang membatasi minimal usia pengguna 16 tahun untuk semua media sosial. Namun, kami menerima banyak masukan dan kami pertimbangkan semuanya,” beber Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, melalui laman resmi Portal Informasi Indonesia.

Peran Vital Literasi Media 

Seiring krusialnya regulasi yang tepat, masyarakat Australia berbondong-bondong menyatakan pentingnya literasi media. Pasalnya mereka tak menutup mata, pertumbuhan pesat Artificial Intelligence (AI) berisiko memicu masalah lebih dahsyat, misalnya penyebaran misinformasi dan disinformasi. 

Survei pada 2024 mencatat, sejumlah warga Australia menganggap literasi media adalah titik terang atas ketakutan mereka perihal bahaya AI. Menurut mereka, dengan pembekalan literasi media yang memadai, orang-orang bisa bersikap cerdas dalam mengonsumsi tontonan di media sosial. Literasi ini bisa disebarluaskan melalui organisasi media, universitas, komunitas, hingga perpustakaan dan museum. 

Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita hidup beriringan dengan arus deras media digital? Apakah kita, Indonesia, sudah berbekal kemampuan untuk melindungi anak-anak dari paparan media sosial? 

Seperti layar kita selalu ada dalam genggaman, begitu pun jawabannya.

Referensi

The Australian Government’s eSafety Commissioner (2025) Social Media Age Restrictions, eSafety Commissioner, accessed in 31 July 2025

https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation/social-media-age-restrictions

The Australian Government (The Hon Anika Wells MP) (2025) Research findings show strong support for online age assurance, The Hon Anika Wells MP, accessed in 31 July 2025

https://minister.infrastructure.gov.au/wells/media-release/research-findings-show-strong-support-online-age-assurance

Portal Informasi Indonesia (2025) Minister of Communication and Digital: Socialization of the Tunas PP will take quite a long time before its implementation, Portal Informasi Indonesia, accessed in 31 July 2025

https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9736/menkomdigi-sosialisasi-pp-tunas-butuh-waktu-cukup-panjang-sebelum-penerapannya?lang=1

Notley, T., Chambers, S., Park, S., Dezuanni, M. (2024) Adult Media Literacy in 2024: Australian Attitudes, Experiences and Needs. Western Sydney University, Queensland University of Technology and University of Canberra, doi: 10.60836/n1a2-dv63

Kontributor: ...

Editor: Hanke Kristantoro, University of ...

Dari STEM menuju STEAM: Meningkatkan Inovasi Nasional melalui Industri Kreatif

Kebijakan perkembangan Indonesia telah lama mengutamakan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) atau Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika untuk mendorong kemajuan industri dan digital. Walaupun metode ini telah memajukan teknologi dan infrastruktur negara, seni dan desain masih kurang disorot, meskipun mereka juga mendukung pembangunan nasional. Di dalam era yang terbentuk oleh revolusi industri keempat, di mana inovasi terbentuk dari automasi, kecerdasan buatan atau artifical intelligence (AI), dan koneksi global, penyatuan kesenian atau arts ke dalam STEM untuk membentuk STEAM semakin kritis. Artikel ini berpendapat bahwa beralih ke kerangka STEAM merupakan keharusan nasional agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi, budaya, dan global dari industri-industri kreatifnya.

Kekuatan Industri Kreatif dalam Ekonomi

Industri kreatif Indonesia tidak hanya dinamis, namun penting secara ekonomi. Pada tahun 2023, industri kreatif menyumbang 1.400 triliun rupiah atau sekitar US$9,23 miliar kepada GDP nasional dan mendukung lebih dari 24 juta pekerjaan (ERIA, 2023; British Chamber Indonesia, 2024). Angka-angka ini menjadikan industri kreatif sebagai salah satu kontributor ekonomi terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, pendidikan inovasi dan investasi masih terpecah-belah dan kekurangan dana. STEM terus menguasai banyak kurikulum, kebijakan, dan strategi tenaga kerja. Menurut Bequette dan Bequette (2012), membaurkan kesenian dapat mengasah keahlian interdisipliner seperti berpikir kritis, empati, dan inovasi. Di abad ke-21, keahlian-keahlian ini sangat dibutuhkan dalam pasar kerja. Kerangka STEAM dapat meningkatkan persiapan tenaga kerja dan menyusuaikan kontribusi ekonomi dari industri kreatif.

Ronny Gani: Kreativitas dan Teknologi dalam Animasi Global

Karir animator Indonesia, Ronny Gani, menunjukkan bagaimana kreativitas dan teknologi menyatu untuk menggerakkan inovasi. Sebagai animator senior Industrial Light & Magic (ILM), Gani telah terlibat dalam pembuatan The Avengers, Pacific Rim, dan Transformers. Keahlian Gani dalam penceritaan visual dan Computer-Generated Imagery (CGI) menjadikannya salah satu profesional kreatif yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Karya Gani tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga artistik, dan membutuhkan wawasan naratif, literasi budaya, dan keterlibatan emosional (The Conversation, 2022). Kesuksesannya menggambarkan nilai dari mendukung jalur-jalur STEAM yang memungkinkan warga Indonesia untuk berhasil dalam saluran-saluran produksi kreatif global yang berkualitas tinggi.

Ryan Adriandhy dan Jumbo: Fenomena Animasi Lokal

Pada tahun 2025, Ryan Adriandhy menyutradarai Jumbo, film animasi Indonesia yang memecah rekor-rekor nasional. Dengan lebih dari 6,6 juta penonton dan keuntungan lebih dari US$10 juta, Jumbo telah menjadi film animasi lokal terlaris di Asia Tenggara, mengalahkan film buatan Disney, Frozen II, di Indonesia (VOI, 2025; SCMP, 2025). Film ini memadukan humor Indonesia, cerita rakyat, dan naratif keluarga dengan animasi berkualitas tinggi—sebuah pencapaian yang membutuhkan kerajinan bercerita dan keahlian digital. Kesuksesan Jumbo menunjukkan bagaimana pendidikan STEAM dapat memberdayakan pekerja-pekerja kreatif lokal untuk menghasilkan konten yang kaya akan budaya sekaligus sukses secara komersial. Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa dengan dukungan serta infrastruktur yang layak, animasi Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan kontribusi signifikan kepada anggaran negara melalui ekspor film, perizinan, dan perkembangan IP.

Rinaldy Yunardi: Mode atau Fashion sebagai Merk Nasional dan Inovasi Budaya

Desainer mode, Rinaldy Yunardi, telah berhasil mengubah pakaian tradisional Indonesia menjadi adibusana global. Aksesoris-aksesorisnya yang unik telah dipakai oleh selebriti-selebriti internasional, termasuk Beyoncé, Madonna, dan Katy Perry. Karya Yunardi memadukan motif batik, struktur metalik, dan desain teater, menciptakan busana berseni yang melambangkan warisan budaya Indonesia yang kaya di ata panggung dunia (AIDA, 2024). Keberadaan globalnya meninggikan diplomasi budaya dan kekuasaan lunak Indonesia sekaligus menempatkan desain mode sebagai sektor ekonomi yang serius. Perjalanan Rinaldy menekankan kebutuhan investasi publik dalam pendidikan, pemeliharaan produk kebudayaan, dan promosi internasional, semua sejajar dengan kerangka STEAM.

Momentum Kebijakan dan Celah Institusional

Pemerintah Indonesia telah mengakui industri kreatif melalui berbagai inisiatif seperti Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang didirikan pada tahun 2015 dengan anggaran tahunan melebihi US$85 juta (UNESCO, 2021), dan Cultural Endowment Fund yang bernilai Rp5 triliun (The Jakarta Post, 2024). Walau patut dipuji, upaya-upaya ini masih terbatas dalam ruang lingkupnya dan sering kali terputus dari pembaruan pendidikan. Transisi STEAM dapat menutup celah ini dengan menanamkan desain, kesenian, dan produksi kebudayaan ke dalam strategi inovasi nasional. Hal ini juga dapat membuka jalan untuk profesional-profesional kreatif untuk berperan serta dalam desain sektor publik, perencanaan kota, dan pembuatan kebijakan.

Tren Global dan Masa Depan Pekerjaan

Menurut World Economic Forum’s Future of Jobs Report 2025, kreativitas, pemecahan masalah, kecerdasan emosional, dan kemampuan beradaptasi termasuk dalam keahlian-keahlian yang paling dibutuhkan pada tahun 2030 (World Economic Forum, 2025). Secara tradisional, mereka tidak ditekankan di dalam pendidikan STEM, tetapi utama dalam pendidikan berdasar kesenian. Negara-negara yang mengikuti STEAM  cenderung lebih siap memimpin industri-industri yang digerakkan oleh pengalaman seperti gaming, desain UX, media digital, dan penceritaan virtual. Untuk Indonesia, mengintegrasikan STEAM akan secara strategis menyiapkan generasi muda untuk menghadapi pasar tenaga kerja yang berkembang pesat dan memicu penciptaan lapangan kerja di sektor-sekttor kreatif dengan pertumbuhan tinggi.

Memperhitungkan segalanya, transisi Indonesia dari STEM menuju STEAM bukanlah sekedar pergeseran pendidikan—namun sebuah strategi transformatif untuk pembangunan nasional. Kesuksesan global yang terlihat dari Ronny Gani, Ryan Adriandhy, dan Rinaldy Yunardi mencerminkan potensi talenta kreatif Indonesia jika diberikan perlengkapan, pelatihan, dan platform yang tepat. Mereka menunjukkan bahwa inovasi bukan sebatas tentang penguasaan teknologi, tetapi tentang cerita manusia, kaitan budaya, dan pandangan kreatif. Indonesia dapat membangun ekosistem inovasi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global dengan menanamkan kesenian dalam pendidikan, kebijakan, dan praktik sektor publik. Ekonomi kreatif bukanlah pasar yang kecil, namun adalah penggerak kemajuan nasional selanjutnya.

Referensi

AIDIA. (2024). Talenta Kreatif Indonesia: Mengukur Peran Desainer dalam Perekonomian Nasional. https://aidia.id/insight

Bequette, J. W., & Bequette, M. B. (2012). A place for art and design education in the STEM conversation. Art Education, 65(2), 40–47. https://doi.org/10.1080/00043125.2012.11519167

British Chamber Indonesia. (2024). Indonesia’s Creative Economy: A Model for Others Says Minister. https://britchambc.or.id/indonesias-creative-economy-a-model-for-others-says-minister

ERIA. (2023). Rethinking the Growth of Creative Economy in Indonesia. https://www.eria.org/uploads/Rethinking-the-Growth-of-Creative-Economy-in-Indonesia.pdf

SCMP. (2025). Amid ‘Jumbo’ success, can Indonesia become an animation powerhouse? https://www.scmp.com/week-asia/lifestyle-culture/article/3307067/amid-jumbo-success-can-indonesia-become-animation-powerhouse

The Conversation. (2022). Indonesia’s Animators Are Gaining Global Recognition—But They Need More National Support. https://theconversation.com/indonesian-animation-and-the-future-of-creativity-2022

The Jakarta Post. (2024, March 10). Arts practitioners hope cultural endowment fund to be maintained. https://www.thejakartapost.com/culture/2024/03/10/arts-practitioners-hope-cultural-endowment-fund-to-be-maintained.html

UNESCO. (2021). Establishment of the Creative Economy Agency (Bekraf). https://www.unesco.org/creativity/en/policy-monitoring-platform/establishment-creative-economy-agency-badan-ekonomi-kreatif-bekraf

VOI. (2025). Jumbo Reaches 5.4 Million Viewers, Becoming The Best-Selling Local Animation in Asia. https://voi.id/en/lifestyle/477034

World Economic Forum. (2025). Future of Jobs Report 2025. https://www.weforum.org/reports/future-of-jobs-report-2025

“Gagallah sebanyak mungkin selagi masih muda”

Astrid Paramita, alumni PPIA Australia, saat ini menjalankan beberapa bisnis, termasuk Indopromosi, pemasok produk promosi yang menyasar pasar Indonesia, dan Kiss Promotions, pemasok barang promosi butik yang berbasis di pasar Australia. Selain usaha bisnisnya, Astrid dan suaminya juga mendirikan Foodcycle Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengurangi sampah makanan di Indonesia. Ide untuk Foodcycle pertama kali dicetuskan pada tahun 2017. Terinspirasi oleh perbedaan mencolok antara Indonesia dan Australia dalam hal standar hidup, kesenjangan sosial, dan pengelolaan makanan, Astrid merasa terdorong untuk memberikan kontribusi sosial yang berarti bagi Indonesia, khususnya di bidang pengurangan sampah makanan. Astrid melanjutkan pendidikannya di bidang Teknologi Pangan di Universitas RMIT dan terus tinggal di Melbourne hingga usia 30-an. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia terjun ke dunia bisnis bersama suaminya, mengelola Indopromosi dan Kiss Promotions.

Menjadi seorang wirausahawan dan menjalankan proyek bukanlah sesuatu yang awalnya ia bayangkan saat kuliah. Namun, Astrid melihat bahwa membangun bisnis dan proyek sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam hidup—yang menekankan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Ia mengakui bahwa ia masih dalam proses belajar dan percaya bahwa tidak ada yang namanya kesuksesan instan. Astrid juga menekankan bahwa meskipun teknologi memainkan peran penting dalam dunia saat ini, mahasiswa harus menggunakannya dengan bijak dan tidak terlalu bergantung padanya. Teknologi, menurutnya, harus menjadi alat yang mendukung individu dalam menavigasi keberhasilan dan kegagalan mereka dalam hidup.

Selama masa kuliahnya di RMIT, Astrid menyoroti beberapa keuntungan belajar di luar negeri: memperoleh pengalaman yang beragam, hidup lebih mandiri, dan memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia percaya bahwa tahun-tahun kuliah adalah waktu untuk menghadapi tantangan dan menerima kegagalan. “Kegagalan membuat Anda lebih cerdas,” katanya—poin penting yang menggarisbawahi bagaimana kemunduran dapat mengarah pada refleksi diri dan solusi konkret untuk masalah. Astrid mendorong para siswa untuk menemukan tujuan hidup dan cita-cita mereka sedini mungkin, tanpa selalu bergantung pada standar atau harapan masyarakat.

Astrid juga berbagi pengalamannya dalam mendapatkan magang dan pekerjaan selama masa kuliahnya, mulai dari bekerja sebagai pelayan hingga mendapatkan kesempatan penelitian di industri teknologi pangan. Ia menekankan bahwa mendapatkan kesempatan ini tidak hanya didasarkan pada akademis tetapi juga pada bagaimana siswa mengembangkan keterampilan nonteknis dan mengumpulkan pengalaman praktis melalui pekerjaan paruh waktu atau keterlibatan dalam organisasi.

Di akhir sesi, Astrid memberikan beberapa nasihat penting: mahasiswa harus bekerja keras, mencari pengalaman berharga untuk membangun karier, dan melangkah keluar dari zona nyama untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan karier yang baik, sehingga siswa dapat lebih memahami pendekatan dan strategi apa yang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka di masa depan.

Contributor: Adibah Rasikhah Amanto, The University of Adelaide

Editor : Hanke Kristantoro, The University of Western Australia

Efek Dua Arah dari Sistem Pangan dan Konsumsi Protein

Saat ini, dunia menghadapi sebuah tantangan: krisis pangan, khususnya protein, yang diprediksi akan semakin buruk seiring pesatnya pertumbuhan penduduk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017) memprediksi bahwa populasi global akan bertumbuh hingga hampir 10,46 miliar jiwa pada tahun 2050. Akibatnya, angka orang lansia yang meningkat akan menggandakan kebutuhan rata-rata asupan protein (UNFPA, 2019). Menurut hukum Malthusian, sifat eksponensial dari pertumbuhan penduduk pada akhirnya akan menyusul dan mengalahkan kecepatan produksi agrikultur, menyebabkan kemiskinan dan kelaparan.

Bagaimana Permintaan dan Penawaran Protein Berubah?

Protein dikenal atas fungsinya sebagai pembangun tubuh. Protein hewani dan nabati keduanya terbuat dari 20 asam amino. Tubuh manusia tidak bisa menghasilkan asam amino dasar yang mencakup histidin, isoleusin, lisin, metionin, feinlalanin, treonin, triptofan, dan valin. Oleh karena itu, mereka harus diperoleh melalui makanan. Kekurangan asupan makanan, yang umum terjadi di negara-negara miskin, menyebabkan kekurangan protein.

Kandungan protein dalam pola makan sehari-hari sudah meningkat secara global sebesar 7% sejak tahun 2010, kecuali di Afrika dan Oseania, di mana jumlah itu menetap di 65 dan 100 gram per kapita (FAO, 2024). Data dari tahun 2021 menunjukkan konsumsi protein hewani yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan tinggi, lebih tepatnya sebanyak 71,2 gram per kapita, dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah, yaitu sebanyak 10,9 gram per kapita. Para peneliti sedang berusaha memahami mekanisme di belakang berbagai perubahan sumber protein ini, yang juga dikenal sebagai transisi protein. Transisi protein telah terbukti di antara pendekatan multidisiplin lain.

Upaya Peningkatan Konsumsi Protein Beragam di Indonesia

Konsumsi Protein Indonesia Terkini

Menurut BPS (2023), konsumsi protein Indonesia adalah sebesar 62,33 gram per hari. Selain itu, BPS juga mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya mengonsumsi lebih banyak protein (Tabel 1), mulai dari 45,76 hingga 81,22 gram per hari untuk 1663,05 hingga 2504,91 kkal per hari. Jumlah-jumlah ini dipengaruhi oleh daya beli. Ekonom, Chatib Basri (2024), berkata bahwa meskipun memiliki pasar domestik yang besar, daya beli Indonesia masih terbatas. Hal ini seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi konsumsi protein (Tabel 1).

Walaupun tidak dapat mengukur kualitas protein, data ini menunjukkan konsumsi protein yang cukup menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-11 (WPNG, 2018), tertulis sekitar 2100 kkal untuk kalori dan 57 gram protein untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, asupan kalori masih di bawah standar (Tabel 2).

Data lain menunjukkan bahwa sekitar 77,7% dari protein yang dikonsumsi dari makanan dan minuman buatan sendiri yang cenderung lebih sehat karena mereka dianggap tidak mengandung bahan tambahan; sisanya dikonsumsi dari produk yang dibeli dari toko. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Indonesia menerbitkan proporsi konsumsi kalori sehari-hari yang spesifik berdasarkan berbagai kelompok makanan yang berbeda (BPS, 2023b). Hal ini menimbulkan konsumsi protein yang lebih tinggi di perkotaan daripada pedesaan.

Berdasarkan pengeluaran kuintil, rata-rata konsumsi kalori sehari-hari per kapita juga meningkat. Warga berpenghasilan tinggi akan mampu untuk mendapatkan lebih banyak protein. Akan tetapi, hanya masyarakat dalam kuintil ketiga hingga kelima yang memenuhi rekomendasi nasional, yaitu 45,76 gram per hari.

Bagaimana Pemerintah Menangani Masalah Asupan Protein?

Pemerintah telah melaksanakan visinya yang disebut Asta Cita (8 Program Berdampak Cepat) dari strategi transformasi nasional: Menuju Indonesia Emas 2045 (Prabowo Subianto, 2024). Salah satu programnya berfokus pada penguatan pangan dan keamanan energi, yang selaras dengan tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG), yaitu Zero Hunger.

Ikan, Sumber Protein yang Lebih Tinggi dan Terjangkau

Meskipun alternatif protein lain telah berkembang di daerah-daerah lain, Indonesia masih harus menaikkan konsumsi ikan. Sebagai negara berpotensi tinggi dalam sumber daya ikan dan maritim, Indonesia masih memiliki konsumsi ikan yang rendah ketika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, khususnya berada di posisi ke-17 di dunia pada tahun 2021. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur untuk menyebarkan ikan berkualitas tinggi. Seperti yang kita tahu, Indonesia terbentuk dari kepulauan-kepulauan; Oleh karena itu, infrastruktur dan rantai pasok telah menjadi tantangan utama. Berbagai masalah yang dimiliki termasuk akomodasi pasar, persediaan es yang minim, dan penyimpanan dingin yang layak di dalam kapal. Meskipun ikan berkualitas tinggi didagangkan di pasar internasional, warga Indonesia kemungkinan mengonsumsi ikan berkualitas rendah hingga menengah (Mongabay Indonesia, 2018). Apalagi, budaya konsumsi di Indonesia lebih memilih jenis daging lain daripada ikan (Neliti, 2018), meskipun jenis-jenis tertentu mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi daripada jenis daging lain. Akhirnya, pemerintah masih harus meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia melalui mekanisme kolaboratif.

Memperkenalkan Beragam Alternatif Protein melalui Makan Bergizi Gratis

Menyadari bagaimana konsumsi makanan memengaruhi status kesehatan dan produktifitas nasional telah menggerakkan penerapan dari kebijakan kontroversial berikutnya: program Makan Bergizi Gratis.

Mempromosikan beragam sumber protein bisa dilakukan melalui banyak program konsumsi makanan nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis. Program ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dan bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah melalui menu yang seimbang dan sehat. Program nasional ini membutuhkan kolaborasi dari pihak-pihak berkepentingan, termasuk industri pangan, praktisi kesehatan, polisi, TNI, dan organisasi-organisasi swasta.

Menyediakan menu-menu yang berbeda dapat mendukung jenis protein yang beragam berdasarkan potensi lokal. Misalnya, ikan bisa digunakan sebagai sumber protein di daerah pesisir, menggantikan daging merah atau ayam. Program ini tidak hanya memperbaiki konsentrasi dan kesehatan metabolisme anak-anak, tetapi juga menangani kekurangan pangan, khususnya protein.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia juga menghadapi beban malnutrisi yang tiga kali lipat. Karena itu, kebijakan sementara ini masih fokus pada rata-rata konsumsi makro dan mikronutrien. Namun, kebijakan ini belum membicarakan kualitas protein.

Sebuah rekomendasi dari International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) pada tahun 2022 mengatasi masalah politik protein. Mereka menyarankan sebuah fokus global kepada mendapatkan ‘sistem makanan berkelanjutan’ daripada ‘transisi protein’ saja, yang berbeda diantara wilayah dunia lain (IPES-Food, 2022).

Tantangan ini tidak hanya dalam koleksi data, tetapi juga dalam penilaian, yang menyebutkan bahwa perbandingan praktisi kesehatan, terutama ahli gizi, di Indonesia masih jauh dari cukup. Selain itu, mereka belum mampu memisahkan faktor-faktor tidak langsung yang memengaruhi status nutrisi, seperti pola pengasuhan anak, lingkungan kesehatan yang layak, dan ketahanan pangan keluarga (Universitas Esa Unggul, 2016), yang, dari perspektif makro, dipengaruhi oleh dinamika politik.

Referensi (Harvard Style)

• Basri, C. (2024) Indonesia requires the right policies for rough times to lift its middling growth. East Asia Forum. Available at: https://eastasiaforum.org/2024/10/20/indonesia-requires-the-right-policies-for-rough-times-to-lift-its-middling-growth/ (Accessed: 15 April 2025).

• BPS (2023a) Average Daily Consumption of Calorie and Protein per Capita 1990–2024. Statistics Indonesia. Available at: https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/MTk4NiMx/average-daily-consumption-of-calorie-and-protein-per-capita-1990---2024.html (Accessed: 15 April 2025).

• BPS (2023b) Consumption of Calorie and Protein of Indonesia and Province, March 2023. Statistics Indonesia. Available at: https://www.bps.go.id/en/publication/2023/10/20/bc49f9e37fe51852b8b0115c/consumption-of-calorie-and-protein-of-indonesia-and-province-march-2023.html (Accessed: 15 April 2025).

• Esa Unggul University (2016) Undergraduate Thesis Library. Available at: https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1740-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (Accessed: 15 April 2025).

• FAO (2024) FAOSTAT Food Balance Sheets. Available at: https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS (Accessed: 15 April 2025).

• IPES-Food (2022) The Politics of Protein. Available at: https://ipes-food.org/report-summary/the-politics-of-protein/ (Accessed: 15 April 2025).

• Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2021) Consumption of Fish GDP Positively Correlated: Indonesian Minister. Antara News. Available at: https://en.antaranews.com/news/329134/consumption-of-fish-gdp-positively-correlated-indonesian-minister (Accessed: 15 April 2025).

• Mongabay Indonesia (2018) Ikan Tuna: Mahal dan Primadona Ekspor. Available at: https://www.mongabay.co.id/2018/09/04/ikan-tuna-mahal-dan-primadona-ekspor/ (Accessed: 15 April 2025).

• National Research Council (2005) Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. National Academies Press. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK234922/ (Accessed: 15 April 2025).

• Neliti (2018) Persepsi Konsumen Terhadap Ikan dan Daging. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/272080-none-9459c587.pdf (Accessed: 15 April 2025).

• Prabowo Subianto (2024) Asta Cita 2 – National Vision Document. Available at: https://prabowosubianto.com/asta-cita-2/ (Accessed: 15 April 2025).

• UNFPA (2019) Executive Summary on Population Ageing. Available at: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf (Accessed: 15 April 2025).

United Nations (2017) World Population Prospects 2017. Available at: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2017_world_population_prospects-2017_revision_databooklet.pdf (Accessed: 15 April 2025).

Melbourne (12/07/2025) – Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), Wildan Ali, mengajak pelajar Indonesia di Australia dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berhenti pada wacana dan narasi, tetapi juga terlibat aktif dalam komitmen advokasi. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) ke-10 yang resmi dibuka pada Sabtu (12/07/2025) di Sidney Myer, University of Melbourne, Australia.

“Kita tidak bisa dengan nurani yang jernih membicarakan kemitraan dan pertumbuhan tanpa menyinggung isu-isu mendesak yang secara langsung memengaruhi komunitas kita. Dengan berat hati, saya harus mengangkat persoalan yang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa Indonesia dari Papua,” ujar Wildan (12/07/2025).

Ia melanjutkan bahwa persoalan yang tengah dihadapi oleh sesama mahasiswa dan rakyat Indonesia membutuhkan lebih banyak bantuan dan kepedulian. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak para peserta konferensi untuk memandang isu ini dari perspektif kemanusiaan.

“Ini bukan sekadar isu administratif; ini adalah persoalan kemanusiaan. Hal ini memengaruhi kesejahteraan mereka, kesehatan mental mereka, dan kemampuan mereka untuk fokus pada studi—yang merupakan alasan utama mereka berada di sini. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari komunitas kita dan bagian penting dari masa depan Indonesia,” jelas Wildan.

Selain itu, Wildan juga menyuarakan keprihatinannya terhadap persoalan sistemik lain yang membayangi mahasiswa Indonesia di Australia, yakni mengenai penyetaraan ijazah.

“Banyak dari kita akan lulus dengan gelar sarjana tiga tahun, yang merupakan standar keunggulan di Australia. Namun di tanah air kita sendiri, kualifikasi ini sering kali hanya diakui setara dengan diploma D3. Ini adalah ketimpangan yang serius. Hal ini menghambat kontribusi kita secara maksimal dan menghalangi ‘brain gain’ yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Wildan mengajak seluruh peserta konferensi untuk berperan sesuai kapasitas masing-masing dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.

“Kita adalah arsitek dan insinyur dari jembatan yang menghubungkan kedua negara kita. Mari kita bangun jembatan ini dengan kokoh, luas, dan terbuka bagi semua. Mari kita pastikan ini menjadi jembatan menuju masa depan yang inklusif, sejahtera, dan benar-benar berkelanjutan,” tutup Wildan.

KIPI 10th merupakan konferensi pelajar yang menghadirkan lebih dari 20 pembicara dari akademisi dan professional, 50 penyaji, dan ratusan partisipan lain yang bergabung baik secara daring maupun luring. Mengangkat tema “Advancing Indonesia–Australia Partnerships: Driving Collaboration, Innovation, and Advocacy for Sustainable Growth”, KIPI 10th turut mendiskusikan enam bahasan strategis: Strong Institutions, Security, Laws & International Relations; Climate Resilience, Sustainability, Environment & Energy; Economic Transformation, Business & Policy; Health, (Bio)Medicine & Wellbeing; Language, Education, Art, Design & Culture; dan Emerging Tech, Engineering & Digital Innovation.